Perekonomian Aceh Rapuh

Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, pada 5 Mei 2014 lalu, kembali merilis angka pertumbuhan ekonomi. Hasilnya, ekonomi Aceh triwulan I 2014 mengalami kontraksi (tumbuh minus) sebesar 0,20% jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Meski demikian, kondisi perekonomian Aceh triwulan I 2014 yang dirilis BPS Aceh itu, ternyata masih lebih baik jika dibandingkan dengan triwulan I 2013 (naik 3,26%).

Melemahnya perekonomian Aceh pada triwulan I 2014 jika dibandingkan triwulan IV 2013, sangat dipengaruhi oleh besarnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan IV 2013. Di sisi lain pada triwulan I 2014, realisasi belanja pemerintah tidak sebesar triwulan IV 2013. Kondisi ini sesuai dengan pernyataan guru besar Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Prof Dr Raja Masbar yang dimuat di majalah Aceh Economic Review.

Dalam kesempatan tersebut, Raja Masbar mengungkapkan bahwa perekonomian Aceh sangat erat kaitannya dengan pencairan anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dan Angggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK). Apabila pencairan APBA dan APBK terhambat, maka ekonomi Aceh akan melambat dan sebaliknya apabila cepat cair, maka perekonomian Aceh akan tumbuh. Dari pernyataan Raja Masbar, bisa kita simpulkan bahwa ekonomi Aceh (saya sebut memiliki penyakit ketergantungan pada APBA dan APBK).

Perekonomian Aceh ke depan harus tumbuh menjadi ekonomi yang kuat tanpa ketergantungan pada APBA/APBK. Gambaran perekonomian Aceh tercermin dalam grafik yang disajikan di halaman ini. Grafik ini menggambarkan kondisi perekonomian Aceh Triwulan I 2014. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa separuh lebih ekonomi Aceh didominasi oleh kegiatan konsumsi (konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah). Sedangkan komponen PMTB dan komponen ekspor hanya berkontribusi sekitar sepertiga perekonomian Aceh.

Kondisi yang rapuh
Secara umum struktur perekonomian Aceh dari tahun ke tahun tidak terlalu berbeda jauh. Komponen Konsumsi rumah tangga mendominasi dengan kontribusi berkisar 40%. Kemudian berturut-turut diikuti komponen konsumsi pemerintah, komponen ekspor, komponen PMTB dan yang terakhir komponen impor. Dominasi komponen konsumsi rumah tangga pada struktur perekonomian menunjukkan kondisi perekonomian yang rapuh.

Dominasi komponen konsumsi rumah tangga erat kaitannya dengan jumlah penduduk. Artinya, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah, maka akan berdampak pada kenaikan komponen konsumsi rumah tangga. Di Aceh sendiri masih dibayangi oleh kegiatan ekonomi warung kopi. Tidak bisa dipungkiri bahwa warung kopi cukup besar sumbangannya dalam perekonomian Aceh. Jika suatu saat budaya duduk di warung kopi ini hilang, maka bisa dipastikan perekonomian Aceh akan mengalami goncangan yang cukup besar.

Di samping itu, suatu daerah memiliki titik jenuh penyediaan pangan dan papan bagi penduduknya, sehingga pemerintah terpaksa mengimpornya. Kebijakan ini diambil akibat dari kelebihan jumlah penduduk yang membuat Aceh suatu saat tidak mampu menyediakan pangan dari hasil buminya sendiri. Seperti kita ketahui, impor hanya akan berdampak pada berkurangnya uang beredar yang ada di Aceh. Ini tentunya berpengaruh pula pada aktivitas ekonomi di Aceh yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.

Penyumbang terbesar kedua perekonomian Aceh adalah komponen konsumsi pemerintah. Suatu perekonomian juga dikatakan tidak sehat jika komponen konsumsi pemerintah terlalu besar persentasenya. Saat ini posisi komponen konsumsi pemerintah sebesar 24 persen dari total perekonomian Aceh. Sebagai tambahan informasi, konsumsi pemerintah didapatkan dari belanja pegawai (upah dan gaji), belanja social dan belanja barang dan jasa.

Keadaan ini mengingatkan kita pada masalah belanja pegawai kebanyakan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang hampir mencapai separoh dari APBK, bahkan lebih. Maka jika diasumsikan belanja pegawai Pemerintah Aceh mencapai separoh dari APBA, bisa kita simpulkan bahwa minimal 12% atau lebih, perekonomian Aceh dikuasai oleh pegawai pemerintah (PNS).

Kembali ke pokok bahasan awal, perekonomian yang kuat sebetulnya harus ditopang oleh komponen PMTB dan komponen ekspor. Komponen PMTB berkaitan erat dengan upaya meningkatkan produktivitas suatu daerah (belanja modal dan investasi). Sedangkan besarnya ekspor menunjukkan kekuatan daya saing suatu daerah terhadap daerah lain. Karena itu, untuk membentuk perekonomian Aceh yang kuat, Pemerintah Aceh harus memperhatikan kondisi ekspor dan PMTB kita. Saat ini kondisi ekspor Aceh semakin merosot.

Cari komoditas baru
Kepala BPS Aceh, Hermanto mengatakan bahwa sekitar 90% ekspor Aceh sangat bergantung pada migas, dan ini berdampak buruk apabila migas Aceh habis. Saat merilis PDRB triwulan I 2014 sebagaimana kita singgung di awal tulisan ini, Hermanto berpendapat bahwa Aceh harus segera mencari komoditas unggulan baru yang mampu menjadi komoditas ekspor unggulan. Komoditas baru itu diharapkan bisa menggantikan migas Aceh yang hampir habis sebagai penopang perekonomian Aceh.

Sebagai daerah yang memiliki potensi pertanian, Pemerintah Aceh bisa fokus pada komoditas pertanian agar memiliki nilai tambah yang lebih besar lagi, sehingga mampu menghasilkan komoditas ekspor yang bernilai tinggi. Bahkan, dalam satu kunjungan kerja ke Aceh Barat, Hermanto memberikan masukan kepada Pemkab setempat agar mampu meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, seperti gabah. Menurutnya, saat ini jumlah gabah yang diproduksi Aceh dengan gabah yang digiling di Aceh perbandingannya jauh sekali jumlahnya.

Hal itu, menurut Hermanto, menunjukan bahwa banyak sekali hasil gabah Aceh yang diolah di daerah lain. Ironisnya gabah yang sudah diolah tersebut kemungkinan akan kembali ke Aceh dalam bentuk beras bermerek. Tentunya harga beras tersebut lebih bernilai dibandingkan gabah yang dulunya kita ekspor ke daerah tetangga. Ini baru komoditas gabah, masih banyak lagi komoditas pertanian Aceh yang bisa diolah menjadi lebih bernilai.

Meski demikian, terlepas dari kondisi perekonomian Aceh yang saat ini bisa dikatakan rapuh, masih ada sisi baiknya. Sisi baik perekonomian Aceh saat ini adalah kondisi neraca perdagangan Aceh yang masih positif. Hal ini terlihat dari persentase komponen ekspor yang jauh lebih tinggi dibandingkan komponen impor. Kondisi yang sudah baik ini hendaknya bisa dipertahankan Aceh di masa yang akan datang. Semoga!


Sumber:
http://aceh.tribunnews.com/2014/08/27/perekonomian-aceh-rapuh
* Maulana MS. Aji, SST., Pj. Humas dan Staf Seksi Neraca Konsumsi pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. Email: mmalik@bps.go.id

Cybercrime Kejahatan Baru di Aceh

Dewasa ini, peranan teknologi informasi (TI) semakin penting, baik untuk kepentingan individu, bisnis, maupun pemerintahan. Dengan adanya TI khususnya internet, dunia seakan tanpa batas (borderless), tidak ada lagi hambatan ruang dan waktu dalam menjalin interaksi dengan siapapun dan di manapun. Kita dapat membeli produk dari negara lain melalui internet, melakukan transaksi dalam hitungan detik, mencari informasi dengan memanfaatkan search engine, atau menyelenggarakan pelayanan publik dengan memanfaatkan berbagai aplikasi e-government. Di bidang ekonomi, dikembangkan sistem elektronik sebagai infrastruktur untuk kelancaran perdagangan secara elektronik (e-commerce).

Di sisi lain, teknologi informasi membuka peluang terjadinya bentuk-bentuk kejahatan baru (cybercrime) yang lebih canggih dibanding kejahatan konvensional. Untuk mengatasi hal ini tidak cukup dilakukan pendekatan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara, dalam arti aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun. Dampak negatif berupa kerugian dapat terjadi baik pada pelaku tranksaksi maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun, misalnya dalam pencurian data kartu kredit melalui pembelanjaan di internet.

Pelanggaran hukum di dunia maya saat ini sudah merupakan fenomena yang mengkhawatirkan, seperti tindakan carding, hacking, cracking, phising, viruses, cybersquating, pornografi, perjudian online, transnational crime yang memanfaatkan IT sebagai tools. Penyebaran informasi destruktif, seperti cara pembuatan dan penggunaan bom, telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan internet.

Fasilitas internet
Aceh, sebagai daerah yang banyak menyediakan fasilitas internet termasuk di kantor, kampus, layanan publik, warung kopi hingga kendaraan umum seperti bis antarkota sangat terbuka dan berpeluang menjadi sasaran dan tujuan prilaku cybercrime. Selain belum adanya unit khusus dari penyidik dan dinas terkait tentang penanganan kejahatan dunia maya, kondisi Aceh yang tengah membangun ekonominya menjadi jalan mulus tindak kejahatan ini.

Kejahatan di internet yang paling sering diperbincangkan di media adalah pencemaran nama baik. Dalam internet dikenal istilah anonymit, di mana setiap orang dapat menggunakan nama lain selain nama diri yang sebenarnya. Oleh karena itu, sangat besar kemungkinan subjek hukum yang melakukan transaksi dan atau interaksi yang dilakukan dalam dunia maya sulit untuk diketahui.

Setiap orang dapat menyalahgunakan kebebasan yang diperolehnya secara sistematis sebagai konsekuensi pola komunikasi di internet, yang tidak dapat mewajibkan setiap orang mencantumkan identitas dirinya secara benar. Perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui sistem elektronik dapat dengan mudah dilakukan, sementara pelakunya sangat sulit diketahui. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, termasuk di Aceh.

Kejahatan lainnya yang tidak kalah meresahkan di Aceh adalah perjudian online. Namun, sejauh ini, belum ada kasus judi online yang sampai ke pengadilan sebagai bentuk perlawanan terhadap kejahatan dunia maya (cybercrime). Para pelaku kejahatan jenis ini masih sangat nyaman dan bahkan sudah menularkan kegiatannya kepada generasi muda Aceh, yang sering memanfaatkan jadwal pertandingan sepakbola Eropa sebagai ajang perjudian karena sebagian besar pemuda Aceh senang menonton pertanding tersebut.

Perjudian jenis ini tidak memerlukan tatap muka langsung (face to face) seperti judi lainnya. Masing-masing peserta bisa saja berada di negara yang berbeda, mereka hanya perlu melakukan login (proses masuk ke sistem internet), untuk kemudian diberikan account (bukti pendaftaran) dan langsung memainkan judi tergantung bentuk yang ditawarkan, bisa dengan menebak skor pertandingan, menebak angka (togel) atau sekadar menukar chip (koin digital) poker dari setiap kegiatan game (permainan) di Facebook dan berbagai media sosial lainnya.

Agama Islam sebagai agama yang dijadikan agama utama di Aceh sangat melarang kegiatan judi (maisir), namun belum ada qanun yang membahas khusus bagaimana judi di dunia maya (judi online). Oleh sebab itu, UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berlaku secara nasional dapat dijadikan pedoman penyidik atau dinas terkait untuk membawa tindakan ini ke ranah hukum dan menindak pelakunya sesuai hukum.

UU ITE memuat pengaturan antara lain alat bukti elektronik, tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, nama domain, dan sanksi pidana yang memadai untuk melindungi pengguna baik perseorangan maupun badan hukum dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Menurut KUHP, perjudian merupakan tiap tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, termasuk kategori judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut. Oleh karena itu, yang dilarang adalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membaut dapat diaksesnya muatan perjudian.

Menurut UU ITE, akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik baik dengan angka, huruf, simbol atau kombinasinya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer sebagai media kegiatan judi. Penyidik harusnya memiliki tool/software untuk dapat menjadikan kegiatan akses tersebut sebagai bukti atas tindakan kriminal ini, dengan mengidentifikasi seluruh halaman, aplikasi, akun dan data digital lainnya yang diakses oleh pelaku.

Penanganan ‘cybercrime’
Peran serta pemerintah dan penyidik dalam menjalankan perundang-undangan yang berlaku, terutama menerapkan UU No.11 Tahun 2008 ini sangat diperlukan sebagai perlindungan menyeluruh terhadap masa depan generasi muda Aceh. Sementara itu dari internal keluarga, orang tua harus sudah mulai sadar dan paham bahwa internet itu bagaikan dua sisi pedang yang bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan jika disalahgunakan.

Penyidik dan pemerintah dapat melibatkan akademisi dan praktisi yang bergerak di bidang penanganan cybercrime untuk sama-sama memberantas kegiatan ini dengan menerapakan UU ITE sebagai payung hukumnya. Praktisi IT bisa dengan mudah mendapatkan bukti elektronik untuk menjerat pelaku baik dengan memeriksa kegiatannya di dunia maya (soft investigation) maupun dengan memeriksa fisik perangkat yang dipakai (hard investigation). Kegiatan ini biasa dinamakan dengan Digital Forensic, di mana bukti yang dimunculkan dapat berupa file komputer, jejak komputer serta daftar aktivitas (log) yang tersimpan di komputer atau smartphone untuk membuktikan semua aktivitas pelaku saat menjalankan kegiatannya di dunia maya.

Harapannya, Aceh tidak boleh menjadi lahan baru para pelaku kegiatan cybercrime. Harusnya fasilitas internet yang disediakan hampir di setiap sudut kota Banda Aceh dan kota lainnya dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, keagamaan dan hal lain yang bersifat positif dan membangun. Diperlukan dukungan, tindakan dan kepedulian semua pihak untuk membendung kejahatan baik konvensional maupun digital yang masuk ke bumi Serambi Mekkah ini. Semoga!


Sumber:
http://aceh.tribunnews.com/2014/08/28/cybercrime-kejahatan-baru-di-aceh?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
* Jurnalis JH, ST., MBA., Akademisi dan Praktisi Teknologi Informasi (TI), tinggal di Banda Aceh. Email: jurnalis_jh@yahoo.com dan jurnalis.j@sbm-itb.ac.id. Websites: www.innovative-ibs.com

Perilaku Menyimpang ABG Aceh Kian Memprihatinkan

BANDA ACEH - Perilaku menyimpang di kalangan anak baru gede atau ABG dan mahasiswa kian mengkhawatirkan. Sebagian di antara mereka kini terjebak dalam pusaran pergaulan bebas, free sex, dan ancaman pornografi masif yang mampu memusnahkan sendi-sendi budaya dan moral. Seperti apakah sisi gelap kehidupan ABG dan mahasiswa di Aceh kini, Serambi (Tribunnews.com Network) mengungkapnya dalam liputan eksklusif.

Perilaku menyimpang di kalangan remaja saat ini cenderung menuju titik mengkhawatirkan. Hasil survei Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Aceh merilis sebuah fakta mengejutkan. Dari 40 siswa yang disurvei, ditemukan 90 persen di antaranya pernah mengakses film dan foto porno. Sebanyak 40 persen lainnya mengaku pernah petting atau menyentuh organ intim pasangannya.

Fakta lebih mengagetkan, sebanyak lima dari 40 siswa mengaku pernah melakukan hubungan seks pranikah bersama pacar. Penelitian ini dilakukan di satu pesantren dan tiga SMU di Banda Aceh dan Aceh Besar.

"Setiap sekolah kita ambil sepuluh siswa diacak dari kelas satu, dua dan tiga, masing-masing responden punya perberbedaan karakter," kata Agus Agandi, staf PKBI Aceh kepada Serambi di Banda Aceh, Rabu 19 Maret 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan perilaku remaja di Aceh yang kian mengkhawatirkan, baik pola pergaulan maupun pergeseran moral.

Menurut pengakuan siswa, akses film porno mereka peroleh dari perangkat teknologi komunikasi seperti handpone dan sejenisnya, media internet maupun tukaran flashdisk sesama teman sebaya.

Agus menyebutkan, kondisi yang lebih memiriskan justru terjadi pada siswa yang sudah punya pengalaman hubungan seks di usia sekolah. Korban kebanyakannya wanita. Beberapa sekolah melaporkan ada siswi yang drop out menjelang ujian nasional (UN) karena ketahuan hamil. Setidaknya, kata Agus, pengalaman ini menjadi kekhawatiran sejumlah guru.

"Setiap akan menjelang ujian nasional banyak siswi yang keluar dari sekolah karena ketahuan hamil. Ini terjadi di Banda Aceh dan Aceh Besar, dan menjadi kekhawatiran para guru," ujarnya.

Merujuk pada hasil penelitian PKBI tersebut, Agus memandang kondisi pergaulan remaja saat ini kian memiriskan, dan mengarah pada titik kritis.

Penelusuran Serambi di sebuah hotel berkelas di Banda Aceh, banyak remaja usia ABG dengan mudah mendapat akses masuk ke tempat-tempat khusus orang dewasa, seperti bar dan diskotik yang dekat dengan narkoba dan free sex.

Agus menyebutkan, meski ada fakta demikian, namun bukan sebuah tindakan bijak menyalahkan perilaku menyimpang remaja tersebut akibat kesalahan mereka. Keluarga, lingkungan dan institusi pendidikan, menjadi faktor paling dominan membentuk perilaku mereka. Misalkan, di kalangan keluarga tertentu, ada anak yang memiliki televisi pribadi di kamarnya dan fasilitas internet. Parahnya, orang tua cenderung apatis, tidak mengawasi apa yang dilakukan anaknya di kamar.
"Siapa yang bisa menjamin kalau mereka tidak mengakses kontain porno saat sendiri di kamar," ujar Agus.

Menurutnya, usia remaja merupakan masa transisi menuju kedewasaan. Pada masa ini remaja tengah mencari jati dirinya. Di masa ini pula, remaja mengalami apa yang disebut pubertas, dan munculnya rasa ingin tahu. Termasuk dalam hal mengeksploitasi dirinya secara seksual.

Bagi wanita yang dalam masa transisi menuju dewasa ini persoalannya semakin kompleks. Hal ini terkait dengan mulai berkembangnya bagian-bagian tubuh yang sensitif, hingga terjadi perubahan pada sistem reproduksi. Sebab itu, PKBI Aceh kerap melakukan penyuluhan agar siswa mendapat informasi yang benar tentang kesehatan alat reproduksi remaja.

"Pada masa transisi ini mereka perlu didampingi agar mendapat informasi yang benar. Seperti halnya mengenalkan mereka fungsi alat-alat reproduksi, agar mereka tidak salah memahaminya," ujar dia.

"Kasus hamil di luar nikah juga kerap menimpa wanita remaja di kampung-kampung. Sebagian besar mereka tertutup akses informasi. Sementara kalau mereka yang di kota sudah mengetahui cara yang aman berhubungan seks karena terbukanya akses informasi," ujarnya.

Sumber: http://www.tribunnews.com/regional/2014/03/25/perilaku-menyimpang-abg-aceh-kian-memprihatinkan (Selasa, 25 Maret 2014 10:12 WIB)

Penderita HIV/AIDS di Aceh Capai 272 Orang

BANDA ACEH – Hingga Juni 2014 jumlah penderita Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) yang tercatat di Aceh mencapai 272 orang. Dari 272 orang tersebut, 84 orang menderita HIV dan 188 menderita AIDS dengan rincian 64.9% laki-laki dan 35.1% perempuan. Yang mengejutkan, 9 diantaranya adalah anak-anak.


Dewi Fahrina, Pengelola Keuangan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Aceh, Kamis (21/8/2014) kepada serambinews.com mengatakan, jumlah orang dengan HIV/AIDS (Odha) mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Tahun 2004 jumlah Odha hanya 1 orang, hingga Juni 2014 jumlahnya meningkat menjadi 272 orang.

“Yang terdata cuma segitu namun masih banyak yang belum terdata karena HIV/AIDS ini seperti kasus gunung es, tak terlihat,” terang Dewi Fahrina, Pengelola Keuangan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) kepada Serambi, Kamis (21/8/2014).

Dari seluruh kabupaten atau kota di Aceh, Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah dengan jumlah Odha tertinggi. Diikuti oleh Kabupaten Aceh Tamiang, Bireuen, Lhokseumawe, dan Banda Aceh. (**)

Sumber: http://aceh.tribunnews.com/2014/08/21/penderita-hivaids-aceh-capai-272-orang (Kamis, 21 Agustus 2014 14:30 WIB)

Pemuda Aceh Gemar Nongkrong di Warkop

BANDA ACEH – Kebiasaan ‘ngopi’ dan duduk santai berlama-lama di warkop (warung kopi) sudah menjadi rutinitas bagi kebanyakan warga Aceh. Hal ini juga melanda kalangan muda yang gemar duduk berjam-jam di warkop. Umumnya mereka ditemani secangkir kopi dan sebagian lagi terpaku menatap layar laptop sambil memanfaatkan wifi gratis yang disediakan di warkop.

Pemuda Aceh Gemar Nongkrong di Warkop
Pemuda Aceh Gemar Nongkrong di Warkop
Seperti diketahui,  Aceh memang dikenal sebagai negeri seribu warung kopi. Hampir setiap warkop di Aceh memiliki varian kopi seperti kopi Ulee Kareng, kopi Gayo, kopi robusta, kopi luwak, dan espresso.

Pengunjung warkop selain gemar ngopi, juga akan dimanjakan dengan fasilitas wifi gratis yang telah tersedia di tiap warkop. Mungkin hal inilah yang membuat banyak kawula muda Aceh gemar nongkrong hingga larut malam.

Andi (21), seorang mahasiswa di kampus terkemuka di Aceh, Rabu (20/9/2014) mengaku, dirinya sanggup duduk berjam-jam di warkop, “Biasanya tiga sampai lima jam, bahkan bisa lebih,” ujarnya.

Dia juga menambahkan, banyak hal yang dapat dilakukan jika membawa laptop. “Main game, browsing, sosmed, download juga bisa,” akunya. Masih menurut Andi, koneksi internet yang cepat adalah alasan utamanya dalam memilih warkop.

Hal serupa juga diungkapkan Rahmat (25), dia mengaku gemar mengunduh (download) film terbaru di warkop favoritnya. “Sekarang kan gak perlu sewa DVD lagi, semuanya bisa di-download,” ujarnya.
Kini warkop bukan lagi sekedar tempat untuk minum kopi, lebih dari itu, warkop sudah menjelma sebagai pusat download. Dengan kata lain, warkop sudah berubah fungsinya menjadi warnet (warung internet) yang menyediakan kopi. (*)


SERAMBINEWS.COM, Rabu, 20 Agustus 2014 18:41 WIB
http://aceh.tribunnews.com/2014/08/20/pemuda-aceh-gemar-nongkrong-di-warkop?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Wisata Situs Tsunami, Kapal PLTD Apung

Pengunjung berwisata di situs tsunami kapal PLTD Apung di Gampong Punge Blang Cut, Jaya Baru, Banda Aceh, Rabu (28/5/2014). Kapal PLTD Apung berbobot 2.500 ton menjadi salah satu situs tsunami yang ramai dikunjungi wisatawan untuk menyaksikan secara langsung kedahsyatan tsunami 2004.
Situs tsunami kapal PLTD Apung di Gampong Punge Blang Cut, Jaya Baru, Banda Aceh

Situs tsunami kapal PLTD Apung di Gampong Punge Blang Cut, Jaya Baru, Banda Aceh

Situs tsunami kapal PLTD Apung di Gampong Punge Blang Cut, Jaya Baru, Banda Aceh

Situs tsunami kapal PLTD Apung di Gampong Punge Blang Cut, Jaya Baru, Banda Aceh


Aceh-Dubai Kerja Sama Kembangkan Sabang

BANDA ACEH - Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) memutuskan untuk melakukan kerja sama dengan Manajemen Dubai Port dalam pengembangan pelabuhan Sabang. Keputusan ini diambil setelah Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah melakukan pertemuan dengan DP World, pengelola Dubai Port, di Kantor Pusat DP World, Dubai, Uni Emirat Arab, Selasa (27/5) siang. 

Pihak Dubai Port juga antusias menyambut tawaran kerja sama ini. “Dalam waktu dekat tim kami akan berkunjung ke Sabang untuk mempelajari secara detail rencana kerja sama antara Pemerintah Aceh dan Dubai Port,” janji Rasyid Abdulla selaku Senior Vice President dan Managing Director Asia Pacific dari DP World.

Sebagaimana dilaporkan Kepala Kepala Investasi dan Promosi (Bainprom) Aceh, Ir Iskandar MSc kepada Serambi via telepon, Rabu (28/5) siang, pertemuan yang ia hadiri itu berlangsung akrab, namun sangat efisien. Dalam pertemuan singkat itu dibahas rencana DP World sebagai operator kelas dunia untuk berinvestasi dan mengelola pelabuhan Sabang. 

DP World sudah melakukan berbagai investasi di berbagai negara, terutama di bidang teknologi, sumber daya manusia, dan fasilitas pelabuhan. Di Indonesia, mereka sudah bekerja sama dengan pelabuhan di Surabaya. 

Gubernur Zaini pun, kata Iskandar, terlebih dahulu berkonsultasi dengan banyak pihak sebelum memutuskan bekerja sama dengan Manajemen Dubai Port. “Setelah melakukan pembahasan dengan beberapa manajemen pelabuhan di dunia, termasuk dengan otoritas pelabuhan di Singapura dan Malaysia, akhirnya Pak Gubernur memilih Dubai Port sebagai mitra kerja sama untuk mengembangkan Pelabuhan Bebas Sabang,” lapor Iskandar. 

Menurut Gubernur Zaini di sela-sela pertemuan itu, dengan pengalaman Manajemen Dubai Port mengelola pelabuhan keempat terbesar di dunia itu, ia optimis Sabang akan menjadi pelabuhan internasional terkenal jika pengelolaannya diserahkan kepada mereka.

Menurut Iskandar, pertemuan itu diawali dengan presentasi dari DP World mengenai profil perusahaan mereka, namun sempat terhenti karena gempa berskala 5,4 skala Richter (SR) mengguncang Dubai. Manajemen perusahaan itu menjalankan prosedur evakuasi dan memerintahkan semua orang yang berada di dalam gedung untuk segera ke luar. Gubernur Aceh dan rombongan otomatis ikut berlari ke luar gedung.

Lima belas menit kemudian, setelah ayunan gempa tak lagi terasa, rapat dilanjutkan dengan presentasi dari Pemerintah Aceh. 

Gubernur Zaini Abdullah memaparkan kebijakan Pemerintah Aceh tentang Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang, dilanjutkan dengan pemaparan tentang potensi Pelabuhan Bebas Sabang oleh Kepala Bainprom Aceh, Iskandar MSc. 

Selain Rasyid Abdulla, pertemuan penting itu juga dihadiri Flemming Dalgaard (Senior Vice President, Cooperate Strategy DP World), Thomas Butler (Business Development Manager DP World). Sedangkan dari Aceh, Gubernur Zaini didampingi oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di Dubai, Heru Sudradjat; Ketua DPR Aceh, Drs Hasbi Abdullah MS; dan Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh, Iskandar MSc.

Sumber Serambi menyebutkan, kemarin sore Waktu Indonesia Barat, Gubernur Zaini dan rombongan sudah tiba di Istambul untuk mengadakan serangkaian pertemuan. Pertemuan pertama dengan Gubernur Istambul, Husain Avni Mutlu, dilanjutkan pertemuan dengan sejumlah calon investor. 

Dalam konferensi bersama dengan Gubernur Aceh, Gubernur Istambul berencana akan membangun hubungan jangka panjang antara Instambul dengan Aceh, melanjutkan hubungan bilateral yang pernah terjalin antara Sultan Selim II dengan Sultan Aceh pada 1568 saat Aceh melawan serangan Portugis. (dik)


Sumber: http://aceh.tribunnews.com/2014/05/29/aceh-dubai-kerja-sama-kembangkan-sabang.