Konsep Desain Angkutan Massal Kota Banda Aceh Tahun 2015

Pola perjalanan masyarakat kota dalam aktivitas sehari-hari (commuter) mempengaruhi terbentuknya Sistem Transportasi perkotaan.  Sistem transportasi ini terbentuk sebagai akibat dari kondisi sosial budaya, perekonomian masyarakat dan keinginan masyarakat dalam memudahkan pergerakan mereka dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kecenderungan masyarakat kota yang tergantung terhadap penggunaan kendaraan pribadi dan meninggalkan angkutan umum telah membentuk pola perjalanan yang negatif bagi sistem transportasi perkotaan. Konsekuensi dari pola seperti ini adalah terjadinya pertumbuhan jumlah kendaraan, yang disertai dengan kemacetan, meningkatnya polusi udara dan suara (kebisingan),  konsumsi energy (fossil fuel) yang berlebihan, dan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas.
Konsep Desain Angkutan Massal Kota Banda Aceh Tahun 2015.

Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi Aceh saat ini juga memiliki karakteristik permasalahan transportasi perkotaan yang semakin kompleks. Pertumbuhan populasi kendaraan pribadi yang tinggi telah menimbulkan persoalan bagi kelestarian/keasrian lingkungan kota. Angkutan publik berupa angkutan Perkotaan yang pernah menjadi andalan masyarakat kian hari semakin ditinggalkan. Hal ini disebabkan pelayanan yang tidak disesuaikan dengan perkembangan kondisi ekonomi dan teknologi saat ini. Kondisi dan persoalan transportasi di Kota Banda Aceh harus sesegera mungkin diatasi. Apabila tidak, kondisi ini akan menjadi permasalahan besar dan rumit dan semakin sulit di pecahkan.

Pertimbangan utama dalam perencanaan transportasi perkotaanKota Banda Aceh adalah mengefektifkan fungsi dari angkutan umum agar pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan massal.  Perencanaan koridor dilakukan dengan dengan meminimumkan jarak dan waktu tempuh perjalanan, penyediaan prasarana halte dan sarana bus yang memberi rasa aman dan nyaman bagi pengguna. Perencanaan koridor untuk angkutan massal Kota Banda Aceh dan sekitarnya dilakukan dengan mempertimbangkanjuga ruas jalan eksisting yang dapat dilalui untuk mengakses area CBD (Central Business District) dengan mengintegrasikan pelabuhan dan bandar udara serta pusat-pusat aktivitas lainnya mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Berdasarkan hasil studi makapengembangan koridor angkutan massal kota Banda Aceh dan sekitarnya terbagi atas 4 (empat) koridor utama antara lainkoridor 1: Pelabuhan Ulee Lheue– Terminal APK Keudah - Bandara SIM, Koridor 2: Terminal APK Keudah – Darussalam, Koridor 3: Terminal APK Keudah – Mata Ie, Koridor 4: Terminal APK Keudah – Lhoknga

Untuk menciptakan kenyamanan dan keindahan, perancangan Halte  Angkutan Massal Kota Banda Aceh dan sekitarnya menggunakan konsep berdasarkan tema hemat energi dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Perancangan halte angkutan massal Kota Banda Aceh dan sekitarnya mempertimbangkan tiga konsep. Pertama adalah movementyaitu konsep bentuk yang di adopsi dari bentuk pergerakan (movement). Bentuk ini diaplikasikan pada bangunan halte yang seolah-olah bergerak, sehingga bangunan halte tidak hanya statis, melainkan bersifat dinamis. Hal ini untuk menciptakan daya tarik tersendiri pada halte dan diharapkan dapat menarik masyarakat untuk menggunakan halte sebagai fasilitas publik.Kedua adalah Arsitektur Fungsional, yaitukonsep fungsional yang diterapkan pada halte dengan maksud agar perancangan bangunan halte lebih menekankan pada fungsi bangunan. Ketiga adalah Unsur Lokalitas, yaituunsur lokal yang akan ditampilkan pada bangunan halte antara lain adalah berupa ornamen-ornamen khas daerah yang diaplikasikan pada bangunan. Ornamen tersebut akan menjadikan bangunan halte memiliki ciri khas tersendiri, khususnya karakter khas daerah Aceh.

Sarana  dan prasarana Angkutan Massal sebagai sebuah faktor pemenuhan kebutuhan mobilitas dirancang memenuhi 5 (lima) faktor, yaitu: faktor keselamatan dan keamanan (safety), kenyamanan (comfort), kemudahan (accesibility), kehandalan/ketepatan waktu (reliability) dan efisien (efficient). Desain interior bus diciptakanuntuk memberikan pengaruh secara langsung kepada aspek kenyamanan, kapasitas, keamanan dan keselamatan penumpang. Bus yang direncanakan seharusnya memperhatikan kelengkapan fasilitas untuk penyandang cacat, lanjut usia dan aspek gender (humanis). Desain Bus ini juga harus memperhatikan kemudahan naik turun penumpang serta posisi halte yang nyaman dijangkau pejalan kaki.Agar memudahkan pengelolaan dan kenyamanan bus juga difasilitasi pengatur suhu ruangan (AC) dan Security Camera.


Sumber: http://dishubkomintel.acehprov.go.id/index.php/news/read/2015/02/06/32/konsep-desain-angkutan-massal-kota-banda-aceh-dan-sekitarnya.html

Pelabuhan Aceh tak Berdenyut

Aceh punya sejumlah pelabuhan umum yang bisa melakukan ekspor-impor, antara lain Pelabuhan Sabang, Malahayati, Krueng Geukueh, Meulaboh, dan Kuala Langsa. Pelabuhan Malahayati bahkan masuk dalam salah satu pelabuhan ‘tol laut’ Jokowi. Namun, meski punya beragam fasilitas penunjang, aktivitas pelabuhan tetap sepi. Nyaris tidak ada denyut kegiatan ekonomi di sana.
Apa sebetulnya yang menjadi masalah? Serambi mengulasnya untuk laporan eksklusif berikut ini.

Krueng Geukueh, 26 Agustus 2015. 
Siang itu, sepi! Tidak ada aktivitas apa pun. Hanya ada petugas pelabuhan yang lalu lalang. Kondisi seperti ini sudah bertahun-tahun. Kalaupun ada bongkar-muat barang, hampir bisa dipastikan itu adalah kapal pengangkut pupuk milik PT PIM ke luar Aceh. Atau bisa jadi kapal pengangkut semen yang akan bongkar di pelabuhan ini untuk didistribusikan di Aceh Utara dan sekitarnya. Di lain waktu, beras milik Bulog yang bongkar muatan, atau sesekali aspal dari Singapura yang diimpor khusus. Tidak ada kegiatan pelabuhan di luar rutinitas bongkar-muat barang-barang ini.

Pelabuhan Krueng Geukueh atau nama resminya Pelabuhan Lhokseumawe sejatinya bisa disinggahi oleh kapal dengan bobot yang lebih tinggi. Jika Malahayati bisa disinggahi kapal berbobot hingga 7.000 DWT (deadweight tonnage) dan Sabang 15.000 DWT, maka Lhokseumawe bahkan bisa 20.000 DWT.

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 61 Tahun 2013, Krueng Geukueh juga merupakan satu-satunya pelabuhan di Aceh yang bisa mengimpor produk-produk tertentu, sama halnya dengan Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Dumai, atau Tanjung Emas di Semarang. Namun, berbagai kelebihan tersebut tidak tercermin pada menggeliatnya aktivitas ekspor-impor.

Kondisi serupa juga terjadi di Pelabuhan Malahayati, Kuala Langsa, Meulaboh, bahkan Sabang yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Sepinya aktivitas pelabuhan menggambarkan lesunya ekonomi Aceh. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekspor luar negeri Aceh pada triwulan pertama tahun 2015 dibanding triwulan IV tahun 2014 menurun atau minus 67,06 persen. Begitu juga bila dibanding dengan triwulan I tahun 2014. Pertumbuhan ekspor pada triwulan pertama 2015 minus 47,96 persen. Sementara untuk impor tetap tumbuh positif, meskipun megap-megap.

Jika melihat sumber bahan baku, Krueng Geukueh sejatinya sangat strategis. Dataran Tinggi Gayo punya beragam komoditas unggulan yang menjadi potensi utama untuk ekspor. Namun, tak banyak aktivitas di pelabuhan ini sejak diberikan kewenangan melakukan impor terbatas, sejalan dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 61/M-DAG/PER/9/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu di Pelabuhan Umum Krueng Geukueh.

Catatan Serambi, pada tahun 2014 hanya ada aktivitas impor. Itu pun hanya menggunakan kapal kayu. Barang yang dipasok seperti alat tulis kantor, pakaian jadi, biskuit, suku cadang sepeda motor, suka cadang sepeda, dan kebutuhan rumah tangga.

Pada tahun 2015, aktivitas impor di pelabuhan tambah meningkat, dengan datangnya kapal peti kemas (kontainer) pada Maret 2015. Namun, kapal yang membawa barang milik importir Khairil, hanya sekali menampakkan diri di Krueng Geukueh. Si empunya barang, Khairil, saat itu kepada Serambi mengatakan, birokrasi yang panjang dan proses bongkar muat yang lama menjadi penyebab kegiatan impor dihentikan. Saat ini, sejumlah komoditas yang dihasilkan Aceh seperti CPO, kopi, dan sayur-sayuran justru diekspor melalui pelabuhan Belawan, Sumatera Utara.

Khairil yang dihubungi kembali oleh Serambi, Senin (24/8) malam mengatakan, harga dolar yang tinggi saat ini semakin menambah daftar masalah bagi importir seperti dirinya. “Semua pekerjaan impor yang kami lakukan hitungannya pakai dolar. Jadi, bila dolar tinggi maka pengeluaran kami juga akan tinggi. Jadi, kami akan kembali melakukan impor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh saat harga dolar sudah stabil,” katanya.

Manajer PT Pelindo I Lhokseumawe, I Wayan Wirawan yang ditanyai Serambi, Selasa (25/8) menyebutkan, meskipun ‘lesu’, Krueng Geukueh tetap berdenyut, khususnya untuk aktivitas ekspor-impor barang-barang seperti pupuk, beras, semen, dan lainnya. Pihaknya sebagai pengelola akan berusaha maksimal agar pelabuhan ini lebih menggeliat. Begitupun, Wayan mengaku secara bisnis Pelindo I masih rugi. “Tahun 2013 kami rugi Rp 500 juta, sedangkan di tahun 2014 rugi Rp 4,6 miliar,” kata Wayan, Sabtu (29/8) malam.

Berdasarkan data yang dimiliki Serambi, jumlah barang yang dibongkar maupun yang dimuat sepanjang tahun 2014 di Pelabuhan Krueng Geukuh sebanyak 2.020.898 ton. Jumlah ini tergolong tinggi dan hanya bisa ‘dikalahkan’ oleh aktivitas bongkar-muat barang di Malahayati yang mencapai 2.843.616 ton. Namun, jika ditelisik lebih jauh, bongkar-muat di kedua pelabuhan tersebut ternyata ‘barang-barang itu juga’ seperti semen, pupuk, beras. Lalu, apa jadinya Aceh kelak jika aktivitas ekonomi tetap mati suri dan tak kunjung lahir terobosan untuk membebaskan diri dari keterisoliran ekonomi? (sak/bah)

Sumber: http://aceh.tribunnews.com/2015/08/30/pelabuhan-aceh-tak-berdenyut (Minggu, 30 Agustus 2015 14:01)

===

Menurut Budi Setiadi, ST, MM, Manager Teknik PT.Pelindo Wilayah I Perwakilan Krueng Geukueh

Kapal Ekspor Tersedia, Barangnya Mana? “Kalau barang ekspor mampu ditingkatkan, PT.Pelindo siap mendatangkan kapal lebih besar dengan kapasitas 500 ton. Begitu pula persediaan crane akan disesuaikan dengan jumlah barang yang diekspor,”

PT. Pelayaran Indonesia (Pelindo) Wilayah I Medan menyiapkan kapal barang dengan kapasitas 200 ton untuk melayani pengiriman barang dari dan ke Krueng Geukueh – Port Klang, Malaysia. Kapal ini berlayar rutin setiap dua minggu atau dalam sebulan dua kali. Permasalahannya, kapal ini saat datang (impor) barangnya penuh, namun saat berangkat (ekspor) sering tidak penuh atau hanya berisi setengah.

“Kapal sudah tersedia rutin dua minggu sekali dengan tujuan Port Klang, Malaysia, tapi barangnya yang mau diangkut ke Malaysia mana?,” tantang Budi Setiadi, ST, MM, Manager Teknik PT.Pelindo Wilayah I Medan Perwakilan Krueng Geukueh, Aceh Utara, kepada Tabangun Aceh, Rabu (17/6).

Budi menambahkan, Aceh harus diberi kesempatan yang sama dengan daerah lain di Indonesia dalam menjalankan aktivitas perdagangan dengan luar negeri, dan PT.Pelindo mendukung rencana Pemerintah Aceh untuk memperkuat perdagangan via laut dengan negara-negara tetangga.

“Hanya saja selama ini saat kapal tiba barangnya penuh, namum saat berangkat ke Malaysia hanya terisi setengahnya saja. Barang-barang yang diimpor dari Malaysia adalah makanan, minuman dan kacang kedelai. Sementara barang yang diekspor adalah sayur dan kentang,” tambah Budi sembari mengajak para pengusaha Aceh untuk menjajaki kebutuhan Malaysia untuk dapat dipasok dari Aceh.

“Kalau barang ekspor mampu ditingkatkan, PT.Pelindo siap mendatangkan kapal lebih besar dengan kapasitas 500 ton. Begitu pula persediaan crane (alat bongkar muat, red), disesuaikan dengan jumlah barang yang diekspor. Saat ini PT.Pelindo menyediakan dua crane kapasitas 45 ton. Untuk kapal kapasitas 200 ton, crane ini sudah memadai,” ujar Budi yang mengaku crane itu adalah hibah tsunami 2004.

Budi menambahkan, kalau minat mengirim barang via laut diminati oleh pengusaha Aceh, PT.Pelindo siap memanggil kapal dari Krueng Raya – Tanjung Priok untuk singgah dan memuat barang di Krueng Geukueh. “Pelindo sedang mencari cara untuk memanfaatkan jalur transit kapal Krueng Raya – Jakarta,” sambungnya.

Budi mencontohkan, kebutuhan sehari-hari warga Aceh seperti sabun, odol, sabun cuci dan lain-lain didatangkan dari Jakarta rata-rata 8-10 ton/hari. “Selama ini didatangkan dari Tanjung Priok ke Belawan. Nah kami mendorong agar barang-barang tujuan Aceh lebih baik didatangkan via laut,” katanya.

Walau PT.Pelindo di Krueng Geukeuh adalah perwakilan dari Wilayah I Medan (Belawan), Budi mengaku bersungguh-sungguh dalam menghidupkan Pelabuhan Krueng Geukueh. “Tapi, perlu diingat, ini adalah BUMN yang tetap menuntut provit. Dalam hal ini tidak ada istilah anak tiri dan anak kandung dalam memberi pelayanan,” aku Budi. (hasan basri m.nur)

(Sumber: https://hasanbasrimnur.wordpress.com/2014/06/24/kapal-ekspor-tersedia-barangnya-mana/)

Sawit, Ibarat Tyson versus Yuni Shara

Tulisan Ulasan Akmal Ibrahim (Petani Sawit, dan mantan Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya) berikut menggambarkan:

  • Potensi Sawit Aceh dan Indonesia umumnya
  • Gambaran dan permasalahan petani sawit Aceh dan Indonesia umumnya
  • Best Practices Malaysia dalam mengelola sawit
  • Perlunya campurtangan pemerintah untuk kesejahteraan petani sawit

---
Suatu  hari saya didatangi Profesor Fauzi, seorang guru besar di Universitas Kebangsaan (UKM) Malaysia. Dia bertanya, mengapa Indonesia lepas tangan terhadap petani sawit. Padahal, sawit sudah menjadi komoditas utama yang menghidupi jutaan rakyat, termasuk Aceh. Tidak ada pengaturan, apalagi proteksi.

Komoditas sawit yang dikembangkan oleh rakyat yang miskin modal, miskin pengetahuan tentang pasar, diserahkan pada mekanisme pasar murni, dan negara lepas tangan begitu saja.

Padahal, petani sawit tidak punya posisi tawar apa pun. Berapa patokan harga yang ditetapkan oleh pengusaha pabrik, itulah harga sawit milik petani. Tak ada negosiasi, tak ada hitungan total cost produksi sawit, apalagi menjaga agar petani tetap untung agar produksi sawit berkelanjutan.

Akibatnya, kompetisi petani sawit-pengusaha, bandingannya ibarat petinju Mike Tyson melawan artis Yuni Shara. Sudah lawannya tak seimbang, pemerintah yang notabene pemilik gedung pertandingan (negara) pun bukannya menjadi wasit, malah jadi penonton yang menikmati “pembantaian” Yuni Shara setiap hari, sambil meraup triliunan rupiah hasil pertandingan itu, berupa PPN, PPh, plus pajak ekspor crude palm oil (CPO).

Seberapa bonyoknya Yuni Sahara terkena pukulan Tyson, kira-kira seperti itulah bonyoknya petani sawit sekarang, ketika harga beli sawit di tingkat petani hanya sekitar Rp 500-650 per kilogram, sementara total cost produksi sudah hampir mencapai Rp 1.000/kg. He...he...

Beda dengan Malaysia, menurut Prof Fauzi, pabrik sawit atau di sana disebut ‘kilang’ (dan istilah yang mereka pakai lebih tepat dibanding kita), didirikan oleh pemerintah, sehingga kontrol harga sawit rakyat dikendalikan penuh oleh negara.

Malaysia mendirikan lembaga khusus yang diberi nama Felda, untuk membangun perkebunan rakyat, membangun kilang-kilang prosesing, hingga berperan dalam pemasarannya. Lembaga ini untung besar dalam operasinya, bahkan menyaingi perusahaan migas, Petronas. Anak-anak petani sawit, bahkan mendapatkan sekolah gratis hingga jenjang S3 atas biaya Felda di seluruh dunia. Mereka juga membuka lahan sawit hingga ke luar negaranya melalui anak-anak perusahaannya.

Karena itu, harga sawit rakyat di Malaysia, jauh lebih tinggi dari harga petani sawit petani Indonesia, sehingga kesejahteraannya juga jauh lebih tinggi, bahkan bila dibanding dengan pejabat kelas menengah kita. Makanya, ribuan warga kita menjadi buruh di kebun sawit mereka.

Di sana negara hadir untuk melindungi rakyatnya. Dan itu bukan gratis. Negara juga meraup untung besar dari usaha ‘wong cilik’ itu. Bahkan, Malaysia yang kecil mungil itu, selama puluhan tahun menjadi produsen sawit terbesar di dunia, sekaligus sebagai pengendali harga CPO internasional.

Kini, sawit sudah menjadi komoditas utama rakyat di Aceh. Di beberapa kabupaten, penghasilan dari sawit, sudah mencapai triliunan rupiah per tahun, bahkan melebihi total APBD kabupaten tersebut. Di Nagan Raya, misalnya, kini ada delapan pabrik dengan kapasitas rata-rata 30 ton per jam, dengan waktu operasi sekitar 20 jam per hari, atau minimal 500 jam per bulan. (Standar operasi minimal pabrik per bulan).

Artinya, minimal 500 jam per bulan kali delapan pabrik, kali 30 ton per jam, sama dengan 120.000 ton per bulan. Bila dikali Rp 1.500 per kg saja, atau Rp 1.500.000 per ton, akan ada pembayaran pabrik sekitar Rp 180 miliar per bulan, atau Rp 2,1 triliun per tahun.

Itu belum termasuk ratusan ton yang dibawa ke Aceh Singkil dan Subulusaalam, atau ke Mapoli dan KTS di Aceh Barat, atau PT Boswa di Aceh Jaya, setiap hari. Bila Anda beristirahat di Blangpidie, Aceh Barat Daya (Abdya), hampir setiap jam sepanjang malam ada saja truk besar jenis intercooler mengangkut sawit ke arah Subulussalam dan Aceh Singkil. Begitu juga ke arah Meulaboh.

Katakanlah cuma setengah dari total produksi itu milik rakyat dan setengahnya lagi milik perusahaan, tapi uang yang beredar langsung ke rakyat juga bakal triliunan rupiah jumlahnya. Entah itu untuk petani, ongkos pekerja, biaya transportasi, dan lainnya. Apalagi di Abdya, minimal sekitar 80 persen sawit yang sudah produksi adalah milik rakyat.

Masalahnya, fakta itu tidak menarik perhatian pemerintah. Posisi rakyat di hadapan pemilik modal yang menguasai pabrik prosesing tetap seperti posisi Yuni Shara yang lembut gemulai melawan Mike Tyson yang garang dan agresif dengan leher betonnya yang kuat sangat. Petani tak punya posisi tawar, sementara pemerintah seperti sangat acuh.

Padahal, kalau sektor ini terganggu, akibatnya pasti akan sangat parah. Pendapatan rakyat akan menurun, uang beredar akan berkurang, diikuti daya beli yang melorot, sehingga penjaga toko lebih banyak melamun ketimbang melayani pembeli. Tukang akan menganggur karena petani berhenti bikin rumah, truk akan terduduk karena kurang pekerjaan, bahkan truknya disita karena tak sanggup mencicil kredit.

Inilah fakta riil di tengah isu laju ekonomi Aceh yang terus melorot. Apalagi gembar-gembor kerja sama investasi dengan berbagai MoU selalu seperti “angin surga” yang tak pernah terbukti. Pak Gubernur Aceh, agaknya cerita MoU investasi besar-besar, dengan merek internasional segala, sudah bolehlah dikurangi. Rakyat Anda di seluruh pelosok butuh kepastian bahwa negara ada dan hadir untuk melindungi kepentingan mereka sesuai dengan sumpah jabatan yang sudah kita ucapkan.

Solusi jangka panjangnya ada dua. Pertama, tak usah malu untuk meniru Malaysia. Pabrik dan kilang produksinya dibangun oleh negara untuk melindungi kepentingan rakyat. Paling lambat, dua tahun pabrik sawit akan balik modal karena keuntungannya memang besar. Kan ada Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), atau apalah namanya. Yang penting, petani tahu dan merasa negara itu ada wujudnya dan berpihak untuk kepentingan mereka.

Namun, solusi pertama ini tidak saya rekomendasikan. Ketika menjabat Bupati Abdya tahun 2010, hal ini sudah saya lakukan untuk melindungi kepentingan rakyat yang terkait dengan sawit seperti gaya Malaysia. Sebab, ide membantu petani, akan banyak hambatan dari pemangku kepentingan lainnya, sehingga saya berakhir dalam penjara karena membangun pabrik sawit untuk rakyat, bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Saya pasti tak ingin Bapak juga masuk penjara mengikuti jejak saya. He...he...

Yang kedua, jalankan saja Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang mewajibkan gubernur membuat panitia penetapan harga sawit yang terdiri atas unsur pemerintah, pengusaha, dan perwakilan petani. Saya lupa Permentan itu nomor berapa dan tahun berapa, maklum masih dalam penjara. He...he...

Contoh yang paling riil dan rapi itu adalah Provinsi Riau. Dinas Perdagangan dan Dinas Peekebunan di sana tinggal menggagasnya kepada gubernur. Tim ini akan melakukan rapat setiap minggu untuk menentukan harga sawit petani secara terbuka. Ini tidak ada risiko masuk penjara seperti opsi pertama.

Kalau ini juga tidak dilakukan, maka selamat menikmati pertandingan Tyson lawan Yuni Shara setiap hari. Sekali lagi, selamat menikmati. (*)


Sumber: http://aceh.tribunnews.com/2015/08/13/sawit-ibarat-tyson-versus-yuni-shara, Kamis, 13 Agustus 2015 15:15, diakses 27 Agustus 2015