Aceh Menuju Gerakan Aceh Merdeka (GAM)


Daud Beureueh tetap yakin bahwa rakyat Aceh bisa menyusun kekuatan dan membangkitkan moral perlawanannya sendiri. Bagi Daud Beureueh, Darul Islam Aceh bisa bangkit dan terus berjuang melanjutkan revolusi Aceh. Padahal, sesungguhnya saat itu tak mudah bagi Daud Beureueh untuk melawan Soekarno. Para tokoh Darul Islam banyak yang menyerah pada waktu itu. Sehingga kabinet Negara Bagian Aceh tinggal hanya 10 menteri, yang lainnya telah menyerah ke pangkuan Republik Indonesia. Tokoh-tokoh muda DII/TII tetap mendukung perjuangan Darul Islam. Daud Beureueh pun masih mempunyai semangat untuk melanjutkan DII/TII tersebut.

Untuk meyakinkan pasukannya dan sekaligus untuk mengkonsolidasikan kekuatan perlawanannya, Daud Beureueh memproklamasikan berdirinya negara Republik Islam Aceh. Peristiwa ini ternyata mampu menjadi momentum membangkitkan semangat perlawanan rakyat Aceh pada Soekarno. Di bawah pimpinan Daud Beureueh, segala unsur masyarakat Aceh bersatu, kecuali segelintir orang yang merasa sakit hati yang masih tersisa, ataupun keluarga dekat kaum kontra revolusioner yang telah menjadi korban. (Saleh, Hasan, Mengapa Aceh Bergejolak, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1992 hal 122)

Dengan adanya proklamasi Republik Islam Aceh ini perlawanan rakyat Aceh pun menjadi terpisah dengan berbagai perlawanan rakyat di daerah lain. Aceh bukan lagi menjadi bagian dari perlawanan DI/TH. Bagi Daud Beureueh perjuangan Republik Islam Aceh adalah perang dan perjuangan jihad di bumi Aceh dan untuk rakyat Aceh semata. Di awal-awal pemberontakan, kaum pemberontak menguasai hampir seluruh Aceh (Saleh, Hasan, Mengapa Aceh Bergejolak, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1992 hal 233). Proklamasi ala Daud Beureueh ini berbuntut pada perebutan kekuasaan di daerah pedesaan. Suasana di seluruh daerah Aceh terasa sangat revolusioner. Rakyat Aceh seakan tengah menyusun suatu perang sabil terhadap kafir (kafee). Semua ini karena berkembang persepsi bahwa pemerintahan Soekarno telah mengkhianati rakyat Aceh. Rakyat menyaksikan secara langsung pemerintahan Soekarno yang telah banyak merugikan masyarakat Aceh, yang hanya memberikan janji-janji manis kepada rakyat Aceh. Ketika rakyat melakukan perlawanan sengit, pemerintah Soekarno menjawabnya dengan pendekatan senjata.

Bekal persenjataan yang sangat minim pun menghambat perlawanan rakyat Aceh pada saat itu. Mereka kesulitan menguasai daerah-daerah yang sudah direbut. Pasukan Daud Beureueh selalu berhasil dihalau oleh pasukan TNI. Walaupun demikian, mereka selalu berupaya melakukan perang gerilya di berbagai pedesaan. Hingga sebelum akhirnya sejarah Republik Islam Aceh, pasukan Daud Beureueh hanya solid di kawasan hutan dan pedesaan Aceh Pidie dan Aceh Utara. Lemahnya kekuatan militer dan minimnya persenjataan ini menjadikan pasukan Republik Islam Aceh lemah, jenuh dan agak frustrasi.

Ketika muncul tawaran dari Menhankam Jenderal A.H. Nasution untuk kembali ke pangkuan Republik Indonesia kepada pasukan Republik Islam Aceh, tawaran ini disambut dengan baik. Akhirnya mereka ikut kembali bergabung dengan Indonesia. Tawaran Nasution ini disampaikan melalui Panglima/Penguasa Perang Kodam I Iskandar Muda, Kolonel Muhammad Jasin. Jasin yang mendapat tugas dari pemerintah pusat ini secara intensif melakukan pendekatan terhadap para pengikut Daud Beureueh. Perundingan-perundingan antara keduanya sering dilangsungkan dan selalu melibatkan para ulama. Kesepakatan yang diambil juga mempertimbangkan pendapat para ulama tersebut.

Orientasi ke Acehan dapat dipandang sebagai salah satu faktor yang turut melahirkan Gerakan Aceh Merdeka, mesikupun bukanlah faktor yang peling menentukan. Sebagaimana tercermin pada awala lahirnya GAM misalnya, orientasinya pada waktu itu adalah untuk membentuk negara sebagaimana Aceh dimasa lalu, yaitu Aceh dizaman kesultanan. Sementara itu isa Sulaiaman menyebutkan bahwa GAM ada kaitannya dengan persoalan Darus Islam (DI) di Aceh belum tuntas diselesaikan. Dukungan para tokoh DI pada awal lahirnya GAM memperkuat tesis bahwa ada yang belum selesai pada upaya integrasi yang dibangun oleh Soekarno untuk menyelesaikan pemberontakan DI/TII daud Beureueh. Tokoh-tokoh DI/TII yang kecewa ini kemudian mendukung lahirnya GAM, bahkan mereka menyebut Mohammad Hasan Di Tiro sebagai Wali Negara terakhir. (Sulaiman, M. Isa. Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan. Jakarta, Pustaka Al-kuasar, Hal 16-17). Pada saat DI/TII lahir di Aceh, Mohammada Hasan Di Tiro sebenaranya sudah terlibat hampir semua kerabatnya di Aceh sperti Tgk Umar Tiro dan Zainal Abidin Tiro terlibat dalam pemberontakan itu. Pada 1 september 1945 Hasan Tiro dari New York mengirim sepucuk surat ultimatum kepada P.M. Ali Sastromijoyo yang berisikan tuntutan agar pemerintah RI menghentikan penumpasan pemberontakan DI/TII, melepaskan tahanan dan melakukan perundingan dengan pemimpim pemberontakan, jika sampai batas waktu tanggal 29 September 1945 semua tuntutan itu tidak diindahkan, ia mengamcam akan membuka Perwakilan Diplomatik DI/TII di PBB dan seluruh dunia.

Gerakan Aceh Merdeka diproklamirkan pada 4 Desember 1976, disebuah Camp kedua yang bertepatan di Bukit Cokan, Pedalaman Kecamatan Tiro, Pidie (Nazaruddin, Syamsuddin. Intergrasi Politik Indonesia. Jakarta Gramedia. 1989 hal 26). Nazaruddin menyebutkan bahwa pada tanggal tersebut muncul sebuah gerakan bawah tanah yang memproklamirkan Aceh Merdeka yang tergabung dalam Gerakan Aceh Merdeka oleh sekelompok intelektual Aceh. Pendirian negara ini merupakan pengelaman kedua di Aceh, setelah pada 21 September 1953 Ulama Aceh Daud Beureueh Menggabungkan Aceh ke dalam Gerakan Darul Islam. (El Ibrahimy, M. Nur. Peranan Tgk. M. Daud Beureueh dalam Pergelokan Aceh. Jakarta, Media Da‘wah, 2001, Hal 2 menyebutkan bahwa gagasan untuk melontarkan pemberontakan terhadap Regime Sokarno awalnya muncul dari Tgk. Abdul Wahab Seulimeum. Akan tetapi karena yang bersangkutan naik haji pada tahun 1953 ia tidak dapat turut serta dalam pemberontakan, karena setelah yang bersangkutan pulang tidak dapat masuk kembali ke Aceh.)

Proklamasi GAM yang sederhana, dilakukan disuatu tempat, menandakan bahwa pada awal-awalnya,gerakan ini adalah gerakan bawah tanah, yang dilakukan secara diam-diam. Isa Sulaiman menyebutkan fase awal pembentukan GAM 1976-1980 adalah fase konsolidasi kelompok, bukan fase perang senjata (El Ibrahimy, M. Nur. Peranan Tgk. M. Daud Beureueh dalam Pergelokan Aceh. Jakarta, Media Da‘wah, 2001, Hal 2). Pada mulanya, gerakan ini dialkukan oleh Hasan Tiro melalui pendekatan kekeluargaan/ kekerabatan setelah adanya komunikasi dengan beberapa tokoh DI/TII di masa Daud Beureueh seperti Tgk Zainal Abidin Tiro yang masih keluarganya.

Bersama dengan proklamasi kemerdekaan, 4 Desember 1976, Hasan Tiro juga mengumumkan Struktur pemerintahan Negara Aceh Sumatra. Akan tetapi, kabinet tersebut belum berfungsi hingga pertengahan 1977. persoalannya adalah karena para anggota kabinet umumnya masih berbaur dengan masyarakat luas untuk kampanye dan persiapan perang gerilya. Kabinet Negara Aceh Sumatra baru dapat melaksanakan sidang pertamanya pada 15 Agustus 1977. sedangkan upacara pelantikan dan pengumpulan anggota kabinet dilaksanakan pada 30 oktober 1977 di Camp Lhok Nilam pedalaman Tiro, Pidie. Kabinetnya sendiri pada waktu itu, hanyalah terdiri dari beberapa orang saja, yaitu Presiden (Hasan Mohammad Tiro), Perdana Menteri (Dr. Muchtar Hasbi), Wakil Perdana Menteri (Teungku Ilyas Leube), Menteri Keuangan ( Muhammad Usman) Menteri Pekerjaan Umum (Ir. Asnawi Ali), Menteri Perhubungan (Amir Ishak BA), Menteri Sosial (Dr. Zubir Mahmud) dan Menteri Penerangan ( M. Tahir Husen). (El Ibrahimy, M. Nur. Peranan Tgk. M. Daud Beureueh dalam Pergelokan Aceh. Jakarta, Media Da‘wah, 2001, Hal 18)

Sebelum Hasan Tiro memproklamirkan Aceh Merdeka 1976, ia sebelumnya telah terlibat dalam peristiwa DI/TII, khusunya di Luar - Negeri Amerika Serikat. Tulisan-tulisan tentang Indonesia, mengisyaratkan pemikiran Hasan Tiro dan gagasan yang dipikirkan tentang Aceh Merdeka. Negara Aceh yang ingin dibentuk adalah Negara Aceh pada zaman Iskandar Muda, dimana Aceh mengalami kejayaan dan kemakmuran. Konsepsi Negara Aceh seperti itu, sesungguhnya sudah sangat lama ada dalam benak Hasan Tiro.

Itu tercermin dalam beberapa tulisan Hasan Tiro ketika ia menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum pada Columbia University dan sebagai seorang staf perwakilan Indonesia di New York. Pada september 1954 nama Hasan Tiro tiba-tiba dikenal oleh Indonesia dan Dunia internasional ketika ia muncul sebagai Duta Besar Republik Islam Indonesia di Amerika Serikat dan di Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan sebuh surat terbuka kepada Perdana Menteri Ali Sastromidjojo.

Dalam surat tertanggal 1 September 1954, Hasan Tiro menuduh Pemerintahan Ali Sastroamidjojo telah menyeret bangsa Indonesia ke dalam lembah keruntuhan ekonomi dan politik, perpecahan dan perang saudara, serta memaksa mereka bunuh-membunuh sesama saudara. Di samping itu Pemerintah Ali Sastroamidjojo telah melakukan pula kejahatan-kejahatan yang dalam bahasa Inggris disebut genocide terhadap rakyat Aceh, dan hal itu bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. (El Ibrahimy, M. Nur. Peranan Tgk. M. Daud Beureueh dalam Pergelokan Aceh. Jakarta, Media Da‘wah, 2001, Hal 18, dalam buku Ibrahim halaman 13 disebutkan secara lengkap isi surat yang ditulis oleh Hasan Tiro tersebut.)

Selain hal itu, Hasan Tiro juga menulis sebuah tulisan tentang Demokrasi untuk Indonesia (1958). Pandangan Hasan Tiro di antaranya adalah:

1. Pancasila bukan filsafat, suatu ideologi yang hidup dalam masyarakat indonesia. Oleh karena itu ia berpendapat bahwa Islamlah yang dijadikan filsafat atau ideologi negara.
2. Menolak bentuk ketatanegaraan Indonesia yang unitaris, karena bentuk itu menimbulkan dominasi suku. Ia lebih memilih negara federal yang pembagian daerahnya berdasarkan suku bangsa.

Dalam buku tersebut juga disebutkan oleh Hasan Tiro dengan tegas mengapa ada perlawanan dan pemberontakan. Kalimatnya “Belum pernah rakyat dari suatu negara memberontak oleh karena pemerintahan lemah dan kocar-kacir. Bagi rakyat, yang telah menggerakkan mereka memberontak bukanlah keinginan buat menyerang, tetapi kehilangan kesabaran buat mereka... Dan pemberontakan adalah usaha terakhir rakyat yang haknya sudah dirampas oleh penindasan....(Tiro, Hasan Mohammad, Demokrasi Untuk Indonesia. Jakarta, Teplok Press.1999 hal 6-10)

Sementara pada brosur Masa Depan Politik Dunia Melayu (1965) Hasan Tiro mengatakan :
”....yang kita persaksikan sekarang di kampung halaman kita adalah sesuatu yang kekal Indonesai-Jawa” menurutnya Indonesia Jawa tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, mengingat rakyat makin hari makin tambah lapar dimana politik keuangan negara terdiri atas pemotongan uang setiap dari beberapa tahun berselang. Inflasi merupakan sifat yang kekal dari ekonomi yang meruntuhkan simpanan, tidak ada lagi kebebaan beragama, tidak ada kebebasan berbicara, tidak ada lagi kebebasan menulis, penahanan dan penangkapan yang sewenang-wenang dan Undang-Undang Dasar hanyalah apa yang disebut oleh Fuhrer-Fuhrer Jawa Belaka” (Sulaiman, M. Isa. Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan. Jakarta, Pustaka Al-kuasar, hal 14)

Atas dasar itu, sudah sejak 1965 Hasan Tiro menghimbau putra-putra Aceh, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan lain-lain untuk tegak berdri merbut kembali kekuasaan dan kehormatan mereka selama 20 tahun yang sudah direndahkan oleh kolonialisasi jawa (Sulaiman, M. Isa. Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan. Jakarta, Pustaka Al-kuasar, hal 14). Pada dasarnya gagasan yang dikemabngkan oleh Hasan Tiro melalui cara mengobarkan semangat patriotisme lokal untuk mencari dukungan. Termasuk ketika kemerdekaan Aceh diproklamirkan pada tahun 1976, yang dinamai ASNLF (Acheh Sumatra Liberation Front) Gerakan Kemerdekaan Aceh Sumtra.

Pengunaan nama ASNLF dan GAM ini menurut keterangan dari Dr. Husaini Hasan, tidak mengandung perbedaan, karena keduanya berintikan sama. Sebuah petikan wawancaranya dengan Radio Nikoya FM Banda Aceh mengatakan sebagai berikut :
”....ASNLF adalah singkatan dari Acheh Sumatra Liberation Front nama GAM dalam bahasa inggris, yang selalu kami gunakan diluar negeri bila kami berhubungan dengan dunia internasional. Pada mulanya kami menggunakan nama NLFAS (National Liberatioan Front Of Acheh Sumatra), tetapi kemudian berubah menjadi ASNLF yang lebih sering kami gunakan. Kami menggunakan perkataan sumatra untuk lebih mudah mepresentasikan letak Aceh secara geografis...(Wawancara Dr, Husaini Hasan received on Mon Dec 27 13:40 38 MET 1999 yang dimuat oleh kabar dari pijar Online)

Namun bila kita bandingkan dengan pernyataan resmi Hasan Tiro, jelas bahwa pengunaan Sumatra, pada awalnya diharapkan akan menarik dukungan yang lebih luas bukan hanya dari Aceh, tetapi sekaligus seluruh Sumatra. Selain itu Sumatra dimasukkan kedalam gerakan mereka karena sebagi besar pencetus GAM memahami bahwa Sumatra dalam sejarahnya termasuk wilayah Kerajaan Iskandar Muda. Meskipun belakangan ada persepsi lain dari Dr. Husaiani bahwa Sumatra hanya dimaksudkan untuk merepresentasikan letak geografis Aceh, namun dari beberapa dokumen yang dianalisis, penggunaan Sumatra lebih untuk memperoleh dukungan dan alasan historis yang disebut diatas.

Pihak GAM sering menganggap bahwa Aceh bukanlah wilayah Republik Indonesia. Secara historis beberapa anggota GAM seperti Tgk Abdullah Syafei (alm) penglima GAM memandang bahwa antara bangsa Aceh dengan bangsa Indonesia Jawa tidak ada hubungan sama sekali. Secara historis Aceh adalah suatu bangsa yang memiliki struktur sendiri. Kalaupun Aceh sekarang di bawah Indonesia, itu karena kesalahan Belanda, sebab sejak 1873 bangsa Aceh diberi kemerdekaan oleh Inggris (Rakyat Merdeka, 22 Agustus 1999). Pihak GAM memahami bahwa Aceh adalah wilayah yang lepas dari Indonesia, dan memiliki identitas serta pemerintahan sendiri.

Gagasan-gagasan Hasan Tiro ini semakin memuncak setelah Pemerintah Orba mengekploirasi gas alam dan minyak bumi di Aceh sejak awal 1970-an. Gas alam dan minyak bumi ditemukan disekitar pemukiman masyarakat Arun akhir tahun 1960-an. Penemuan ini diteruskan dangan dibangunya pusat-pusat investasi besar berupa PT Arun (1974). Pada tahun itu, Aceh mencatat sejarah baru dalam pembangunan daerahnya ketika ditemukan sumber gas alam yang tergolong terbesar di dunia. Penemuan ini bersamaan dengan krisis energi yang melanda dunia, sehingga usaha pengeksplorasiannya di percepat dengan miliaran rupiah ditumpahkan untuk proyek ini. Dalam waktu 4 tahun, di Blang Lancang berdiri pabrik pencairan minyak terbesar di dunia (M. Mas‘ud Said. Sejarah Aceh dan Penyebab Gejolak. Dalam Republika, 13 januari 1999). Kawasan industri itu semakin berkembang, wilayah ini kemudian dikemas dalam satu wilayah industri yang dinamakan ZILS (Zona Industri Lhokseumawe). (Patji, Zona Industri Lhokseumawe (ZILS), Studi tentang Kesenjangan Sosial Budaya di Aceh Utara, dalam jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. II, No 1 september 1998, Jakarta, PMB LIPI, 1998 hal 20)

Minyak ini sebenarnya telah dieksploirasi sejak zaman Belanda tahun 1908 dan tahun 1928 (terutama untuk daerah Kuala Simpang dan Lhokseumawe). Dalam catatan historis sudah disebutkan bahwa sejak abad XIV sebenarnya sudah diketahui di Peureulak ada sumur minyak tanah, namun belum dapat dieksplorasi secara modern. Pada tahun 1907 Belanda pernah akan malakukan ekplorasi melalui Holland Perlak Petroleum Maatschappy, namun baru dapat menikmati eksplorasi pada tahun 1908. pada tahun 1928 ditemukan lagi tiga sumur minyak di rantau (Kuala Simpang) dan Tjunda (Lhokseumawe). (Zainuddin, H.M. Tarich, Atjeh dan Nusantara. Pustaka Iskandar Muda, Medan, hal 80)

Masalah ini pun pada awal-awal kemerdekaan juga menjadi salah satu persoalan, hingga munculnya GAM. Salah satu isu yang dikembangkan Hasan Tiro, khusunya gagasan mengenai ketidakadilan di samping gagasan mengenai penjajahan orang-orang jawa atas kekayaan Aceh, salah satunya bersumber dari ketidakpuasan atas eksplorasi sumber minyak di Aceh Utara yang dianggap mengeorbankan rakyat kecil dan lebih menguntungkan Indonesia ketimbang Aceh. Pada waktu itu, suasana politik tingkat nasional yang dikuasai oleh orang-orang jawa, dan pekerja-pekerja yang berasal dari jawa dan gayo yang dijadikan sebagai milisi oleh kalangan militer, juga tirut mrndorong penyebutan Jawa sebagai kolonialis yang dilalukan oleh Hasan Tiro dalam mendidik militernya, seperti tentara Aceh lebih superior daripada tentara Jawa; tidak bersifat glamour seperti kolonialis Jawa, dan lain-lain.

Mengenai kekecewaan Hasan Tiro, versi lain menyebutkan bahwa Hasan Tiro bermula ketika ia menawarkan seorang penguasa kontraktor dari Amerika serikat yang kemudian di tolak pemerintah Indonesia. Kekecewaan inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa ia sangat kecewa dengan Soeharto, yang kemudian mendorong lahirnya Gerakan Aceh Merdeka. (Tim IPSK LIPI, Konflik Aceh, Faktor Penyebab dan Karakteristiknya, IPSK LIPI, Jakarta 2003)
Dari gambaran diatas, tumbuhnya kelompok separatisme GAM di Aceh tidaklah lahir dalam arena yang kosong, tetapi berkaiatan dengan dinamika politik, ekonomi, sosial dan pembangunan di Aceh yang menjadi latar belakangnya. Selain itu, tumbuhnya GAM di Aceh juga tak luput dari begiru banyaknya kepentingan aktor-aktor lain di balik peristiwa-peristiwa konflik yang terjadi, apabila dirumus dari aspek asal usul perkembangannya.

Mengenai pembagian periode perkembangan GAM, Isa Sulaiman membaginya menjadi tiga periode yaitu : pertama, GAM generasi pertama (periode 1976-1982) yang merupakan periode kelahiran dan konsolidasi kekuatan yang ditandai oleh bentuk-bentuk propaganda, kedua, GAM generasi kedua (1982-1989) adalah periode rekonsolidasi kekuatan yang ditandai oleh aksi-aksi kekerasan dan kekacauan (sasarannya adalah Polisi dan ABRI), ketiga, periode ketiga (1989-2003) yaitu periode pengembangan sayap militer, konflik bersenjata, dan perjuangan diplomatik di luat negeri, terutama pada tahun 2003. (Isa Sulaiman menyebutkan periode pertama ditandai oleh adanya keberadaan pimpinan GAM di Aceh, periode kedua ditandai oleh masa rekonsilidasi GAM di Aceh, dan periode ketiga ditandai dengan kekerasan bersenjata)

Fase Pertumbuhan GAM, Jumlah Personil dan Lokasi Penyebarannya
Fase Pertumbuhan
Karakteristik
Lokasi Penyebaran dan Perkiraan Jumlah Personil
1976-1982
Periode kelahiran dan konsolidasi kekuatan yang ditandai oleh bentuk-bentuk propaganda GAM kepada masyarakat
Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur. Diperkirakan waktu itu jumlah personilnya tidak lebih dari 500 orang
1982-1989
Periode rekonsolidasi kekuatan yang ditandai oleh aksi-aksi kekerasan dan kekacauan. Sasarannya adalah Polisi dan ABRI
Terbatas di pengunungan dan perjuangan dilakukan melalui luar Aceh dari Libya, Swedia, Singapura dan Malaysia.
1989-2003
Periode pengembangan sayap militer, konflik bersenjata, dan perjuangan diplomatik di luar negeri, terutama pada tahun 2003
Khusunya pasca jatuhnya Soeharto, GAM mengalami perluasan wilayah ke kabupaten-kabupaten lain hampir di 17 kabupaten dengan estimasi jumlah pasukan sekitar 5.000 -15.000 pasukan

Pembagian fase pertumbuhan GAM, jumlah personil dan lokasi penyebarannya oleh Isa Sulaiman ini agak berbeda dengan yang dilakukan oleh Rose, yang membagi tiga bentuk renkarnasi GAM dengan tingkat pertumbuhan keanggtaannya sebagai berikut :
Tahun
Anggota Aktif
Perkiraan Jumlah
GAM I (1976-1979)
25-200
>100
GAM II (1989-1991)
200-750
Periode 1990-1992: 10.000
GAM III (1999-2005)
15.000-17.000
1993: 393
2000: 1.041
2001: 1.700
2002: 1.230

Pada periode GAM pertama, 1976-1979 anggota aktifnya tidak lebih dari 100 orang. Pertumbuhan mulai meningkat pada GAM II khususnya pada tahun 1990-1992. sementara pertumbuhan yang paling pesat adalah pada periode III khusunya pasca-jatuhnya Soeharto.

Munculnya GAM generasi pertama, serting kali dipahami oleh sebagian penulis masalah Aceh sebagai buah dari kekecewaan politik. Dalam beberapa pemberitaan pada tahun 1970-an hingga 1989, disebutkan ada beberapa aktivitas bekas DI/TII yang ikut mendukung GAM. Sesungguhnya dalam GAM periode pertama ini terdapat sembilan tokoh kunci, yaitu : Hasan Tiro (meskipun pernah menjadi Duta Besar Aceh di PBB tetapi tidak terlibat perang selama peristiwa DI/TII). Dr. Muchtar Hasbi, Daud Pancuk, Ir. Asnawi, Ilyas Leube, Dr, Zaini, dr. Husaini, amir Iskak, dan dr. Zubir Mahmud (Majalah Tiras, No 7, 13 Maret 1997. Namun dalam operasi militer yang dilakukan oleh ABRI pada tahun 1976-1977 Zubir Mahmud, Muchtar Hasbi dan Ilyas Leube tewas, dan yang melarikan diri hanya Hasan Tiro, sisanya masih tinggal di Aceh). Tokoh-tokoh inilah yang memproklamirkan GAM pada 4 Desember 1976.

Dari gambaran munculnya GAM generasi pertama di atas, dapat disimpulkan sejumlah faktor yang mempengaruhi kelahiran GAM, yaitu; pertama, akibat penyelesaian masalah Darul Islam (DI) yang tidak tuntas; kedua, kekecewaan politik atas marginalisasi masyarakat Aceh dalam proses pembangunan di daerah industri minyak dan gas bumi dimana mereka tidak diikutsertakan, atau dipinggirkan. Atau berkaitan dengan persoalan sentimen ekonomi, karena sebagian para pekerja adalah orang-orang luar Aceh. Sementara itu, kelahiran GAM pada tahap kedua (1982-1989) masih berkaitan dengan perkembangan pertumbuhan industrialisasi di sekitar ZILS. Pada periode ini, timbul kekacauan-kekacauan yang sasarannya adalah perusahaan-perusahaan dan anggota ABRI melalui penyerangan pos dan perampasan senjata.

Pada masa Soeharto GAM dipandang sebagai gerakan Pengacau Keamanan (GPK), sehingga harus dibasmi, karena itu tidak ada referensi pada masa pemerintahan Soeharto untuk melakukan upaya integrasi politik bagi kelompok ini. Pendekatan militer menyebabkan terjadinya kekerasan pada DOM 1989-1998 di Aceh. (Operasi Jaring Merah I ditetapkan sejak permintaan Gubernur Ibrahim Hasan kepada Presiden Soeharto untuk mengirim pasukan pada bulan juli 1989. Ketika itu Gubernur Aceh Ibrahim Hasan meminta pemerintah pusat mengirim pasukan agar situasi keamanan di Aceh khususnya didaerah-daerah pusat industri dapat dikendalikan. Secara resmi Operasi Jaring Merah ini tidak dapat dicabut, dan berlangsung hampir sembilan tahun dari Operasi Merah I-IX (kurang lebih tahun 1995). Bentuk operasi setelah tahun 1995 lebih merupakn operasi keamanan dan masih dapat dikatakan sebagai bentuk kelanjutan dari operasi-operasi sebelumnya. Istilah Daerah Operasi Militer (DOM) muncul pada awal tahun 1997 dan pada tahun 1998 ketika gerakan mahasiswa menuntut keadilan dan pelanggaran HAM di Aceh bermunculan. Aceh sebagai Daerah Operasi Militer dicabut secara resmi oleh Panglima TNI Jenderal Wiranto pada tanggal 7 Agustus 1998 pada saat upacara pelepasaan anggota Kopassus yang ditugaskan di Aceh dari Lhokseumawe.)

Penghilangan orang, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, justru menjadi anti tesis dari proses integrasi politik selama masa Orba. Akibat penyelesaian yang tidak tuntas dimasa lalu dan kegagalan pendekatan dalam menangani separatisme tersebut, sumber-sumber dan sebab-sebab separatisme di Aceh justru semakin subur, bahkan telah melahirkan generasi baru (generasi korban DOM yang kemudian mendukung GAM). Kelompok GAM di masa DOM melakukan eksodus keluar dan melakukan perjuangan dari luar Aceh, melalui Malaysia, Libya dan Genewa. (Sulaiman, M. Isa. Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan. Jakarta, Pustaka Al-kuasar, hal 111-115)

Eksistensi GAM kembali menjadi perhatian publik dan pemerintah pusat setelah gerakan ini muncul kembali tatkala indonesia mengalami krisis politik ekonomi-politik hingga jatuhnya Soeharto pada tahun 1998. kebangkitan Gerakan ini, bukan hanya mencengangkan, tetapi sekaligus merisaukan pemerintah Jakarta. Pada awalnya GAM hanya memiliki basis disekitar daerah industri yaitu Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur, namun dalam fase-fase perkembangannya mengalami peningkatan jumlah pasukan dan basis wilayah. Pertumbuhan GAM semakin pesat, baik dari segi organisasi, jumlah maupun kekuatan senjata. Bahkan pada periode ini, GAM justru melakukan modernisasi organisasi dan kepemimpinan, serta melakukan gangguan keamanan di daerah Aceh secara terus menerus.

No comments: