Sejarah Awal Perlawanan Rakyat Aceh


Lahirnya pemberontakan yang berlanjut kepada gerakan separatis Aceh Merdeka tak terlepas dari pro kontra di kalangan tokoh-tokoh Aceh, apakah daerah itu ikut bergabung ke dalam Republik Indonesia dan mendukung proklamasi kemerdekaan atau tidak. Beberapa hari setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI, pro kontra pun muncul di Aceh. Lima hari setelah proklamasi yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945 sejumlah tokoh dan pejuang Aceh berkumpul di rumah Teuku Abdullah Jeunib di Banda Aceh. Anggota Volksraad (Dewan Perwakilan Rakyat buatan Belanda) di Jakarta yang menjadi Residen Aceh, Teuku Nyak Arif hadir dalam pertemuan itu. la menyampaikan informasi bahwa Soekarno-Hatta sudah memproklamasikan negara merdeka Republik Indonesia, yang wilayahnya dari Sabang di Aceh sampai ke Merauke di Irian Barat.

Nyak Arif pada kesempatan itu menyampaikan pemikiran-pemikirannya agar rakyat, pejuang dan para tokoh di Aceh untuk dapat mendukung kemerdekaan yang telah diproklamirkan Soekarno-Hatta. Mendengar argumentasi dan pemikiran Nyak Arif, ada yang menyetujuinya ada pula yang tidak sepakat.

Para tokoh yang sepakat mendukung kemerdekaan Republik Indonesia itu mengadakan pertemuan di Shu Chokan (kantor Residen Aceh, kini kantor Gubernur Aceh) untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil (Neta S. Pane, Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, Solusi, Harapan, dan Impian. Grasindo, Jakarta. 1999. Hal 2). Bendera merah putih pun dikibarkan oleh seorang mantan kepala polisi di Aceh, Husein Naim dan dibantu Muhammad Amin Bugeh.

Sikap mendukung kemerdekaan Indonesia ini tidak semua dilakukan oleh rakyat Aceh. Pihak-pihak yang tidak mendukung tersebut muncul dari para hulubalang yang haus akan kekuasaan. Semula mereka berharap, dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, negara tersebut akan meninggalkan Aceh. Dengan demikian merekalah yang tampil menjadi penguasa di daerah Aceh, bukan Soekarno-Hatta atas nama rakyat Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya. Para hulubalang ini yakin, kekuasaan itu bisa diraih dengan adanya bantuan Belanda. Soalnya, selama masa penjajahan Jepang, mereka sangat dekat dengan intel-intel Belanda.

Pada tanggal 19 Desember 1948, ketika ibukota RI yang dipindahkan ke Yogyakarta dan berhasil diduduki Belanda, keadaan pemerintah RI menjadi sangat lemah. Sejumlah tokoh Aceh pun mulai goyah. Syafruddin Prawiranegara ditugaskan mendirikan Pemerintah Darurat RI (PDRI) di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Tokoh Aceh Tengku Muhammad Daud Beureueh langsung ikut dan memberikan bantuan. Ketika situasi di Bukit Tinggi tidak aman, Presiden PDRI Syafruddin Prawiranegara diminta Daud Beureueh hijrah ke Aceh dan mendapat sambutan hangat dari tokoh-tokoh Aceh. Kesempatan ini digunakan tokoh-tokoh Aceh untuk mendirikan provinsi sendiri. Para tokoh Aceh melobi Presiden PDRI.

Gagasan ini mendapat respons dari Syafruddin Prawiranegara yang langsung mencetuskan berdirinya Provinsi Aceh. Berdasarkan Ketetapan PDRI No. 8/Des/WKPH tertanggal Kutaraja, 17 Desember 1949 diangkatlah Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer Aceh. Situasi semakin sulit pada saat itu. PDRI pun hanya bisa meneruskan perjuangan kemerdekaan secara darurat pula. Inilah yang membuat para tokoh Aceh kembali goyah. Tetapi Daud Beureueh yakin bahwa Aceh tetap dalam bingkai Republik Indonesia.

Kesetiaan untuk tetap mendukung kemerdekaan Republik Indonesia bukanlah hanya sekedar untuk menarik simpati bangsa lain tetapi memang berasal dari hati nurani rakyat Aceh. Dukungan nyata yang diberikan adalah berupa pengumpulan dana perjuangan segenap rakyat Aceh untuk membiayai pemerintahan RI yang baru seumur jagung dan terancam bangkrut tersebut. Jumlah dana yang terkumpul cukup besar. Secara sukarela juga rakyat Aceh mengumpulkan lima kilogram emas untuk membeli obligasi pemerintah. Selain itu rakyat Aceh mengumpulkan dolar Singapura untuk membiayai perwakilan Indonesia di Singapura, pendirian Kedubes RI di India, dan pembelian dua pesawat terbang untuk membantu transportasi pejabat pemerintah RI (Neta S. Pane, Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, Solusi, Harapan, dan Impian. Grasindo, Jakarta. 1999. Hal 8). Bahkan Presiden Soekarno sempat menegaskan Aceh dan segenap rakyatnya adalah modal pertama bagi kemerdekaan RI Karena telah begitu banyak memberikan bantuan untuk mempertahankan konsistensi negara RI yang pada waktu itu sangat goyah keadaannya. Tetapi ternyata janji Soekarno ini tidak ditepati. Rakyat Aceh mulai kecewa hingga akhirnya menuntut untuk merdeka.



Sumber: Muhammad Jafar. AW (2009), Perkembangan Dan Prospek Partai Politik Lokal Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Tesis - Magister Ilmu Politik pada Program Pascasarjana
Universitas Diponegoro

No comments: